Latar Belakang Berdirinya Nahdlatul Ulama

Latar Belakang Berdirinya Nahdlatul Ulama sangat kompleks dan proses pendiriannya pun tidak instan. Sejarah berdirinya NU melalui proses panjang. Pergulatan panjang dari para pendirinya seperti KH Hasyim Asyari dan KH Wahab Hasbullah dalam menyikapi perkembangan masyarakat di Indonesia, khususnya di Jawa dalam menghadapi kolonialisme Belanda serta perkembangan dunia Islam di Saudi Arabia terutama dikaitkan dengan menguatnya gerakan Wahabiah, runtuhnya kekhalifahan di Turki, timbul tenggelamnya gagasan Pan Islamisme dan pertentangan tajam diantara para pengikut aliran atau pemikiran Islam di Indonesia merupakan latarbelakang berdirinya NU. Sejarah itu dimulai sejak kepulangan KH Wahab Hasbullah dan Kiai Mas Mansur dari Mekkah setelah pecah perang dunia I.

Perintisan itu dimulai dari pendirian Nahdhatul Watan (kebangkitan tanah air) pada 1914 dan Taswirul Afkar (representasi gagasan-gagasan) pada 1918 dan kemudian disusul berdirinya Nahdhatut Tujjar (kebangkitan usahawan). Fenomena menguatnya gerakan-gerakan dalam pengembangan agama Islam yang cenderung merugikan faham ahlussunah waljama’ah memunculkan keprihatinan tersendiri di kalangan para kiai dan tokoh muda Islam dari kalangan pesantren.

Keberhasilan Ibnu Saud, yang dikenal beraliran Wahabi, menaklukkan Arab menimbulkan kecemasan akan membawa dampak perubahan tradisi keagamaan menurut ajaran mazhab. Menyikapi hal itu maka para pemuka pesantren terutama tokoh muda seperti KH Wahab Hasbullah dengan beberapa kiai lainnya dan dengan dukungan penuh dari ulama sepuh KH Hasyim Asyari, mendirikan Komite Hijaz. Pertemuan pertama komite itu dilaksanakan pada 31 Januari 1926.

Hasil pertemuan tersebut antara lain mengirimkan utusan ke Mekkah untuk memperjuangkan kekebasan pengikut ahlusssunah waljama’ah dalam melakukan tradisi keagamaannya. Selain itu, keputusan lainnya adalah membubarkan Komite Hijaz dan menggantinya dengan nama Nahdhatul Ulama (NU). Tanggal pertemuan kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya NU.

Baca Juga  Arti Makna Logo Lambang Nahdlatul Ulama

Paham keagamaan

Nahdlatul Ulama menganut paham Ahlussunah wal Jama’ah, yaitu sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara Nash (Al Qur’an dan Hadits) dengan Akal (Ijma’ dan Qiyas). Oleh sebab itu sumber hukum Islam bagi warga NU tidak hanya Al Qur’an, dan As Sunnah saja, melainkan juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empiris.

Maka, di dalam persoalan aqidah, NU merujuk kepada Imam Abul Hasan Al Asy’ari, sedangkan dalam persoalan fiqih, NU merujuk kepada Imam Syafi’i, dan dalam bidang tashawwuf, NU merujuk kepada Imam Al Ghazali. Namun NU tetap mengakui dan bersikap tasamuh kepada para mujtahid lainnya, seperti dalam bidang aqidah dikenal seorang mujtahid bernama Abu Mansur Al Maturidi, kemudian dalam bidang fiqih terdapat tiga mujtahid besar selain Imam Syafi’i, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Hanbali, serta dalam bidang tashawwuf dikenal pula Imam Junaid al-Baghdadi

Adapun gagasan “Kembali ke Khittah NU” pada tahun 1984 merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fiqih maupun sosial, serta merumuskan kembali hubungan NU dengan Negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

Rais ‘Aam dan Ketua Umum PBNU

Kepengurusan Nahdlatul Ulama dibedakan menjadi dua, yakni Syuriah (setara legislatif) dan Tanfidziyah (setara eksekutif), jabatan tertinggi Syuriah disebut Rais’ Aam, sedangkan jabatan tertinggi Tanfidziyah disebut Ketua Umum.

Rais ‘Aam adalah jabatan tertinggi Syuriah yang tugas-tugasnya dibantu oleh Wakil, Katib, dan A’wan. Jabatan Rais ‘Aam pertama kali adalah Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari dengan sebutan Rais Akbar sebab beliau sebagai pendiri sekaligus pimpinan tertinggi pertama kali di dalam Nahdlatul Ulama. Saat ini pejabat Rais ‘Aam masa khidmat 2022-2027 adalah KH. Miftachul Akhyar.

Baca Juga  Arti Makna Logo Lambang Nahdlatul Ulama

Ketua Umum adalah jabatan tertinggi Tanfidziyah selaku pelaksana yang didampingi oleh Wakil, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara. Jabatan Ketua Umum pertama kali adalah KH. Hasan Gipo. Saat ini pejabat Ketua Umum masa khidmat 2021-2026 adalah KH. Yahya Cholil Staquf.